Akhir-akhir banyak orang yang bersuara lantang mengenai IPDN bahkan bereaksi sangat keras dengan IPDN. IPDN pastinya butuh perbaikan (kalau masih bisa diperbaiki) dan kalaupun harus dibubarkan paling tidak sampai praja yang masih ada sekarang bisa diluluskan dulu. Menurutku juga bukan prajanya kok yang salah sepenuhnya tetapi lebih ke sistem pendidikannya yang tidak bisa menjamin kualitas dari praja itu sendiri. Kembali ke judul, nemu tulisan ini dikompas hari ini dan mungkin bagus juga dibaca dan diresapi buat orang-orang yang hanya bersuara lantang tanpa memberikan solusi atau alternatif atau hanya ikut-ikutan saja.


Ramai-ramai Mencerca Kekerasan
Limas Sutanto

Tewasnya Cliff Muntu telah menggerakkan semua orang untuk menjadi "tokoh-tokoh antikekerasan". Presiden, Wakil Presiden, para menteri, cendekiawan, anggota DPR, tokoh partai politik, bahkan siapa pun, semua menyuarakan antikekerasan.

Pada titik ini berkembang dua hal memprihatinkan yang saling tumpang tindih.

Pertama, reduksi besar-besaran pemaknaan kekerasan sebagai sekadar wujud kasatmata pemukulan dan pencederaan tubuh.

Kedua, peragaan hipokrisi besar-besaran orang-orang yang berlagak antikekerasan dengan menggabungkan diri dalam kegiatan "Ramai-ramai Mencerca Kekerasan di IPDN".

Reduksi pemaknaan kekerasan diperkuat oleh penayangan berulang berbagai peristiwa pemukulan sadistik tubuh praja-praja yunior oleh praja-praja senior di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di televisi.

Kekerasan

Tanpa disadari, kekerasan dibatasi lingkup pemaknaannya dalam pencederaan fisik, padahal sebenarnya kekerasan secara hakiki bermaknakan setiap degradasi dan dehumanisasi (keduanya berarti perendahan) serta demonisasi (penyetanan) manusia oleh siapa pun. Pada perspektif ini, kekerasan tidak hanya terbatasi dalam tindak pencederaan fisik.

Pengucapan kata-kata yang mendegradasi, mendehumanisasi, dan mendemonisasi manusia oleh siapa pun (sesama manusia, pejabat, pemuka agama, pemimpin partai politik, guru, dosen, dan sebagainya) adalah juga wujud kekerasan. Maka, seorang guru atau dosen yang berkata-kata mendegradasi, mendehumanisasi, atau mendemonisasi siswa atau mahasiswanya—semisal dengan ucapan, "Tolol, goblok!"— dapat disebut sebagai seorang pelaku kekerasan juga. Seorang siswa yang menekan sesama siswa dengan kata-kata atau tindakan (melakukan bullying) adalah seorang pelaku kekerasan pula. Kekerasan juga bermakna penindasan terhadap kelompok minoritas yang memiliki pendapat dan keyakinan berbeda dengan pendapat dan keyakinan kelompok mayoritas. Namun, ketika hal-hal itu terjadi di tengah kita, tokoh-tokoh tidak tergerak untuk "ramai-ramai menghentikan bullying" atau "ramai-ramai menghentikan kekerasan terhadap kelompok minoritas".

Lumpur sebagai kekerasan

Kekerasan juga bermakna sebagai setiap tindakan yang mendegradasi, mendehumanisasi, dan mendemonisasi manusia, oleh siapa pun. Sebuah contoh kekerasan ingar-bingar yang sedang terus terjadi di negeri kita, dan tidak kunjung tertangani secara efektif, adalah bencana lumpur panas di Porong, Sidoarjo.

De facto, bencana lumpur panas itu telah mendegradasi dan mendehumanisasi insan dan keluarga di banyak desa dan permukiman di seputar pusat semburan lumpur panas. Bahkan, bencana itu mendemonisasi insan dan keluarga, dalam arti menempatkan mereka tidak lagi sebagai manusia yang hidup layak manusiawi.

Ironis benar, para tokoh dan mereka yang ikut tampil sebagai "tokoh-tokoh anti-kekerasan" lewat gelaran publik kisah "Ramai-ramai Mencerca Kekerasan di IPDN" mungkin tidak merasakan atau tidak menghayati bencana lumpur panas di Porong sebagai kekerasan ingar-bingar.

Bahkan, ketika warga yang menjadi korban bencana itu menyatakan benar-benar tidak lagi kuat menanggung kejamnya kekerasan bencana, para tokoh belum juga tergugah untuk "ramai-ramai membantu korban bencana lumpur panas secara sungguh-sungguh".

Kemiskinan yang meluas dan mendalam di tengah rakyat negeri ini sebenarnya merupakan wujud kekerasan hakiki. Orang-orang miskin adalah mereka yang terdegradasi, terdehumanisasi, bahkan terdemonisasi.

Tanda-tanda realitas ini dapat ditangkap tidak hanya melalui pemandangan kekumuhan yang meliputi dan meresapi kehidupan mereka, tetapi juga melalui berbagai wabah penyakit yang berjangkit di tengah mereka, bahkan melalui berbagai peristiwa penggusuran terhadap mereka.

Pada titik ini, kita kembali bertanya, mengapa tidak kunjung terjadi peragaan kegiatan spektakuler "ramai-ramai membantu orang-orang miskin secara sungguh-sungguh agar mereka keluar dari kemiskinan"?

Korupsi wujud kekerasan

Seyogianya tidak dilupakan, korupsi pun merupakan suatu wujud kekerasan. Korupsi yang dilakukan oleh para koruptor membuahkan degradasi, dehumanisasi, dan demonisasi kehidupan rakyat karena berbagai sumber daya yang seharusnya dapat digunakan rakyat untuk menumbuhkembangkan kehidupan mereka dicuri oleh para koruptor itu. Tetapi, adakah kita menyaksikan tokoh-tokoh negeri ini "ramai-ramai mengoreksi diri pada perspektif pemberantasan korupsi"? Adakah kita menyaksikan tokoh-tokoh negeri ini "ramai-ramai mencerca korupsi, termasuk korupsi yang mungkin telah atau pernah mereka lakukan sendiri"?

Jangan lupa, Munir tewas diracun. Hilangnya para aktivis di akhir era Orde Baru, tragedi Trisakti dan Semanggi, dan kerusuhan Mei 1998 jelas merupakan kekerasan di negeri ini. Adakah kita pernah "ramai-ramai membantu korban semua tragedi itu secara sungguh-sungguh"?

Kegiatan "Ramai-ramai Mencerca Kekerasan di IPDN", yang merebak luas setelah Cliff Muntu tewas, di satu sisi melahirkan harapan akan berakhirnya praktik kekerasan di IPDN, di setiap lembaga pendidikan, dan di tengah kehidupan kita.

Namun, di sisi lain, gelaran itu menimbulkan keprihatinan tentang hipokrisi yang bersarang dalam tubuh bangsa ini. Mungkin orang-orang yang nimbrung mencerca kekerasan di IPDN adalah juga para pelaku kekerasan sejati, kendati bukan pelaku kekerasan pencederaan tubuh yang bersifat terbuka seperti dilakukan orang-orang di IPDN.

Hipokrisi adalah "penyakit individual" dan "penyakit sosial" yang menjadikan kita hidup bukan dalam realitas. Jika kita sering hidup bukan dalam realitas, kita menjadi jarang mampu menghadapi dan memecahkan aneka masalah di tengah kehidupan yang sebenarnya. Pada titik ini kita boleh menyadari, hipokrisi perlu dikikis, diganti dengan kejujuran, demi tumbuh-kembang kehidupan kita.

LIMAS SUTANTO Psikiater; Konsultan Psikoterapi

sumber asli klik sini